Urban Facility Economy
| No | Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Kategori |
| 1 | SUTRI Output 2 Funding Mechanism | 1. Mengidentifikasi dan melakukan analisis mendalam tentang pembiayaan publik dan skema transfer antar pemerintah untuk mendanai operasi bus; 2. Mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk reformasi fiskal daerah untuk pendanaan/pelaksanaan BRT | IA |
| 2 | Penyusunan Dokumen Rencana Strategi Bisnis BUMD Transportasi Pekanbaru Madani Kota Pekanbaru | 1. Mempelajari hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya; 2. Mempelajari kondisi BUMD saat ini; 3. Menetapkan asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan 4. Menetapkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; 5. Menetapkan proyeksi keuangan, investasi, dan penyertaan modal. | MP |
| 3 | Jasa Studi Kajian Proyeksi Demand dan Revenue Serta TOD LRT Cibubur Bogor | 1. Estimasi jumlah penumpang naik (jam sibuk dan harian); 2. Estimasi profil permintaan (arus penumpang) di jam sibuk dan tidak sibuk; 3. Skenario demand penumpang LRT Optimis, Moderat, Pesimis 4. Tarif LRT optimal dan proyeksi potensi pendapatan tiket; dan 5. Highest Best Use (HBU) di lokasi. | IA, MS |
| 4 | Proyek KPBU Transportasi Kota Medan | 1. Bertanggung jawab dalam manajemen pemangku kepentingan; 2. Menyiapkan dokumen lelang; 3. Mendukung pengadaan, risiko, dan aspek ICT; 4. Membantu evaluasi tender dan negosiasi kontrak, serta pemantauan dan evaluasi keuangan yang ketat; dan 5. Bertanggung jawab dalam manajemen pemangku kepentingan. | IA |
| 5 | Penyusunan Proposal KPBU Prakarsa Badan Usaha Tram Kota Surabaya | 1. Melakukan survei sekunder yang dibutuhkan untuk penyusunan proposal KPBU Prakarsa Badan Usaha; 2. Menyusun proposal KPBU Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dipersyaratkan di Permen PPN 4/2015 atau 27/2014 yang meliputi: a. Kajian hukum dan kelembagaan; b. Kajian teknis; c. Kajian ekonomi dan komersial; d. Kajian lingkungan; e. Kajian bentuk kerjasama/KPBU; f. Kajian risiko; g. Kajian dukungan dan/atau Penjaminan Pemerintah; 3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. | IA |
| 6 | Program Berbagi Sepeda di Universitas Sumatera Utara (USU) | 1. Perencanaan dan mendesain sistem jaringan berbagi sepeda; 2. Mengimpelentasikan dan menginstal 6 terminal sepeda; 3. Pengadaan 100 sepeda; 4. Memfasilitasi pembentukan dan memberikan penguatan kapasitas kepada tim manajemen berbagi sepeda yang berbasis universitas; dan 5. Melaksanakan kampanye publik. | |
| 7 | Target Segment Survey for Lebak Bulus Station Development in DKI Jakarta | Melakukan survey pasar pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Lebak Bulus. | MS |
| 8 | Penyusunan Dokumen Rencana Operasional BRT Jawa Barat | Penyusunan Dokumen Rencana Operasional BRT Jawa Barat EKONOMI FASILITAS PERKOTAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Operasional BRT meliputi namun tidak terbatas pada: 1. Aspek hukum dan regulasi diantaranya adalah: a. Teridentifikasinya perizinan (legalitas) yang diperlukan oleh PT JS dalam pelaksanaan penugasan. b. Teridentifikasinya kebutuhan regulasi yang diperlukan oleh PT JS dalam pelaksanaan penugasan. Pendampingan penyusunan regulasi yang diperlukan dan melakukan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 1. Aspek Kelembagaan diantaranya adalah: a. Pendampingan penyiapan kelembagaan oleh PT JS dalam pengelolaan BRT Bandung Raya. b. Penyusunan program kerja dan kebutuhan anggaran. c. Teridentifikasinya dan tersusunnya skema kelembagaan (Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja/SOTK, job profile dan Standard Operational Procedures/SOP Unit Bisnis BRT) yang paling optimal untuk pengelolaan BRT Bandung Raya pada masa transisi sesuai lingkup pada Pergub Penugasan. 2. Rencana operasional BRT Bandung Raya, angkutan pengumpan (Feeder) serta sistem tiket dan pembayaran pada tahun 2025 diantaranya memuat: a. Aspek teknis operasional. b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Service Level Agreement (SLA). c. Aspek finansial (penyusunan usulan BOK, kebutuhan anggaran, dll) d. Penyusunan SOP. 3. Manajemen risiko, mencakup identifikasi dan pemetaan risiko berikut mitigasinya, terutama pada aspek sosial. 4. Bentuk dukungan dari Pemerintah yang diperlukan oleh PT JS untuk menjalankan penugasan tersebut, termasuk dukungan regulasi. 5. Menyusun panduan/guidence dan kriteria yang dibutuhkan oleh PT JS dalam pemilihan mitra operator. 6. Melakukan pendampingan advisory dengan tim Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam rangka persiapan pengelolaan BRT Bandung Raya oleh PT JS. | IA |
| 9 | Consultancy on the Assessment of Suitable BRT Management Entity in Semarang | 1. Penilaian terhadap Pengaturan Kelembagaan yang Ada dan yang Diusulkan 2. Perumusan Model Bisnis dan Skema Penugasan Badan Pengelola BRT 3. Penyusunan Strategi dan Peta Jalan untuk Perumusan Badan Pengelola BRT 4. Mendukung Regulasi Terkait | IA |
| 10 | Kajian Pembiayaan Jalur Baru MRT Jakarta | 1. Melakukan tinjauan atas selisih realisasi terhadap rencana seluruh biaya pengembangan proyek MRT Jakarta North South Line Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI); 2. Melakukan evaluasi kelayakan teknis dan validasi kebutuhan biaya pengembangan proyek MRT Jakarta North South Line Fase 2A (Bundaran HI – Kota), Fase 2B (Kota – Ancol), dan East West Line Fase 1 (Kembangan – Tomang – Medan Satria). 3. Melakukan tinjauan dan analisis gap terhadap kondisi fiskal dan postur APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengembangan proyek MRT Jakarta 4. Menyusun dan menghitung potensi optimalisasi pendapatan eksisting dan penciptaan pendapatan baru bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan dari Poin A dan menutup gap fiskal dari Poin B1 5. Melakukan analisis benchmarking atas praktik pembiayaan untuk pengembangan proyek railway dan model bisnis pengoperasian dan pengusahaan railway di negara lain 6. Menyusun strategi dan rekomendasi pemenuhan biaya pengembangan proyek MRT Jakarta untuk masing-masing North South Line Fase 2A, Fase 2B, East West Line Fase 1. 7. Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk mencapai struktur keuangan yang berkelanjutan dalam pengembangan proyek MRT Jakarta 8. Menyusun rekomendasi skema kepemilikan dan pengembalian aset sarana prasarana proyek MRT Jakarta North South Line Fase 1 yang telah terbangun, serta North South Line Fase 2A, Fase 2B, dan East West Line Fase 1 yang akan dibangun 9. Melakukan analisis benchmarking atas praktik pengelolaan aset sarana-prasarana railway di Indonesia dan negara lain 10. Menghitung beban depresiasi dan amortisasi yang timbul di sisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan biaya lainnya yang mungkin timbul kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) akibat rekomendasi yang disampaikan pada poin C2 11. Menyusun skema dan langkah pengoptimalan subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui optimalisasi pendapatan eksisting, penciptaan pendapatan baru, dan pengembalian aset, sesuai poin B2 dan C2 di atas 12. Menyusun proyeksi dan model keuangan MRT Jakarta, meliputi capex, opex, pendapatan tiket, pendapatan nontiket, hingga pendapatan subsidi, dengan prinsip struktur keuangan yang berkelanjutan hingga Tahun 2070 13. Melakukan diskusi dengan tim internal PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk merespon isu yang muncul dalam proses implementasi strategi dan rekomendasi 14. Menyusun materi komunikasi yang memuat tanggapan/sikap/usul PT MRT Jakarta (Perseroda) terhadap isu terkait, untuk disampaikan kepada manajemen ataupun stakeholders lainnya 15. Mendampingi PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam menghadiri pertemuan dengan stakeholders, apabila dibutuhkan kehadiran pihak independen | IA |
| 11 |
Integrated Fares Calculation Method for Road Based Urban Public Transport | 1. Identifikasi dan Analisis Parameter Perhitungan 2. Perumusan Metode Perhitungan 3. Perhitungan Tarif Terintegrasi untuk Kota Percontohan 4. Pengembangan Buku Pegangan dan Panduan untuk Metode Perhitungan | IA |